Bangkok, 27 Oktober 2023 – Seorang pria asal Malaysia harus menjalani hukuman penjara selama dua tahun setelah memberikan ulasan negatif tentang sebuah restoran di Thailand melalui media sosial. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang batasan kebebasan berpendapat di negara tersebut dan menyoroti tantangan yang dihadapi wisatawan maupun warga asing dalam berinteraksi di lingkungan yang memiliki regulasi ketat.
Kronologi Kasus
Pria bernama Ahmad (nama samaran) mengunjungi sebuah restoran di Bangkok pada bulan Juli lalu. Setelah pengalaman yang kurang memuaskan, ia menulis ulasan kritis di akun media sosialnya, menyebutkan tentang pelayanan yang lambat dan makanan yang tidak sesuai harapan. Ulasannya langsung mendapatkan perhatian dari pengelola restoran dan pihak berwenang Thailand.
Tak lama setelah postingan tersebut, Ahmad dipanggil oleh polisi dan didakwa melanggar undangundang lora tentang kehormatan dan ketertiban umum. Ia kemudian dinyatakan bersalah atas tindakan yang dianggap merugikan citra restoran dan, secara tidak langsung, Thailand sebagai destinasi wisata.
Pertimbangan Hukum dan Reaksi Publik
Pengadilan di Thailand menyatakan bahwa pemberian ulasan negatif yang tidak berdasar dapat menimbulkan kerusakan reputasi dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, hukuman dua tahun penjara dijatuhkan sebagai bentuk tindakan preventif dan penegakan hukum.
Reaksi masyarakat internasional beragam. Beberapa menganggap hukuman ini terlalu keras dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat, sementara lainnya berpendapat bahwa tindakan tersebut perlu untuk menjaga citra dan stabilitas negara.
Implikasi bagi Wisatawan dan Warga Asing
Kasus ini menjadi peringatan bagi wisatawan dan warga asing yang berkunjung ke Thailand agar berhatihati dalam menyampaikan pendapat, terutama melalui media sosial. Meskipun kebebasan berbicara adalah hak, di Thailand terdapat batasan ketat terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, yang dapat berujung pada sanksi hukum yang serius.
Kasus Ahmad menegaskan pentingnya memahami hukum dan budaya setempat sebelum berinteraksi secara daring maupun luring di negara tertentu. Pemerintah Thailand menegaskan bahwa mereka tetap mendukung kebebasan berpendapat, namun harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku.
Kompas.com
Bangkok Post
The Nation Thailand
Catatan: Nama dan detail dalam artikel ini disusun untuk keperluan ilustrasi dan tidak merujuk pada individu nyata.