Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menegaskan tekadnya berjuang “sampai menit terakhir” setelah dirinya diselidiki atas tuduhan pemberontakan menyusul darurat militer singkat pekan lalu. Yoon menyebut kubu oposisi, yang menguasai parlemen Korsel, telah bertindak bagaikan monster.
Dia juga membela keputusannya yang mengejutkan pekan lalu saat menetapkan darurat militer dan mengerahkan tentara ke gedung parlemen.
“Saya akan berjuang bersama rakyat hingga menit terakhir,” ucap Yoon saat berbicara dalam pidato terbarunya yang disiarkan televisi setempat,
Beberapa waktu terakhir, Yoon dihujani seruan mengundurkan diri dari warga Korsel yang menggelar aksi protes secara besar-besaran. Namun tampaknya Yoon mengabaikan seruan itu dan masih akan mempertahankan jabatannya sebagai Presiden Korsel.
Dia juga masih menghadapi ancaman pemakzulan yang terus diupayakan parlemen atau Majelis Nasional yang didominasi partai oposisi, setelah pada akhir pekan berhasil lolos dari pemakzulan menyusul aksi boikot oleh partai berkuasa yang menaungi dirinya.
Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah tuduhan, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, terkait darurat militer singkat pada 3-4 Desember lalu. Dia juga telah dicegah untuk bepergian ke Korsel selama penyelidikan berlangsung.
Pekan ini, penyelidikan terhadap Yoon dan para pejabat lingkaran dalamnya diwarnai ketegangan, ketika tim kepolisian yang hendak menggeledah kantor kepresidenan dihalangi oleh pengawal kepresidenan. Tim kepolisian juga mengatakan pihaknya hanya diberi dokumen yang “sangat terbatas” oleh staf Yoon.
Partai Demokrat Korsel, yang merupakan oposisi utama, memperingatkan akan mengajukan aduan atas tuduhan pemberontakan terhadap staf dan pengawal kepresidenan jika mereka terus menghalangi upaya penegakan hukum.Dalam pernyataannya pada Kamis (12/12), Yoon menegaskan dirinya “tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik terkait penerapan darurat militer”.
Namun dia juga menuduh kubu oposisi bertindak bagaikan monster dan telah mendorong Korsel ke dalam “krisis nasional”.