Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi ini, BEM SI mengajukan sembilan tuntutan utama yang mereka nilai sebagai masalah mendesak yang harus segera ditangani pemerintah:
1. Mengkaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Menuntut transparansi dalam status pembangunan dan penggunaan pajak rakyat.
3. Melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah.
4. Menolak revisi UU Minerba yang dinilai hanya menguntungkan korporasi dan mengabaikan kepentingan rakyat.
5. Menolak dwifungsi TNI yang dikhawatirkan akan mengurangi demokrasi dan supremasi sipil.
6. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset guna memberantas praktik korupsi di Indonesia.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional sebagai prioritas utama.
8. Menolak impunitas dan menuntaskan pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan.
9. Menolak campur tangan (cawe-cawe) Jokowi dalam pemerintahan Prabowo yang dinilai merusak demokrasi.
Menurut Herianto, tanggal 20 Februari dipilih sebagai puncak aksi karena bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih di Istana Negara dan Balai Kota. Mahasiswa ingin mengingatkan para kepala daerah yang baru dilantik agar memikul tanggung jawab moral dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat dan tidak hanya tunduk pada kepentingan politik pusat.
Demonstrasi Berlanjut karena Pemerintah Tidak Memberikan Respons
Demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang dilakukan pada Senin, 17 Februari 2025. Menurut Herianto, alasan mahasiswa kembali turun ke jalan adalah karena pemerintah tidak memberikan tanggapan yang konkret terhadap tuntutan mereka. Mahasiswa berharap agar pemerintah segera merespons aspirasi mereka dengan serius dan bukan sekadar retorika politik semata.
“Perjuangan kami tidak akan berhenti sampai ada perubahan nyata. Mahasiswa akan terus bergerak, dan jika perlu, aksi akan semakin besar di masa mendatang,” ujar Herianto dalam keterangannya kepada media.
Reaksi Pemerintah
Menanggapi aksi ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan berdampak pada sektor pendidikan. Ia meminta mahasiswa agar lebih memahami kebijakan pemerintah secara menyeluruh sebelum melakukan demonstrasi.
“Kami pastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pendidikan. Kami menghormati aspirasi mahasiswa, namun kami juga berharap agar masukan yang diberikan bersifat konstruktif,” ujar Prasetyo saat memberikan pernyataan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 18 Februari 2025
Ia juga berharap agar aksi mahasiswa berlangsung tertib dan tidak merusak fasilitas umum. “Mohon adik-adik mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan perusakan fasilitas yang sudah dibiayai oleh pajak rakyat,” ujarnya.