Presiden AS yang baru saja dilantik, Donald Trump, telah mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif baru yang kemungkinan besar akan memiliki dampak domestik dan internasional yang signifikan. Perintah eksekutif Trump tersebut telah menarik perhatian luas, dan beberapa di antaranya dianggap kontroversial.
Perintah eksekutif biasanya sensitif karena bersifat mengikat secara hukum tetapi tidak memerlukan persetujuan kongres.
Pada masa jabatan sebelumnya, Trump menandatangani 220 perintah eksekutif. Perintah-perintah tersebut dapat mencakup bisnis biasa atau perubahan yang signifikan seperti membalikkan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.
The New Arab melihat beberapa perintah eksekutif di bawah Trump yang kemungkinan besar akan berdampak global.
1. Amerika Serikat akan keluar dari WHO
Dalam sebuah hal yang mengejutkan para aktivis, LSM internasional dan pegiat hak asasi manusia, Trump menandatangani sebuah perintah yang akan membuat Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ia mengatakan bahwa organisasi tersebut “menipu kita”, dan menambahkan: “Semua orang menipu Amerika Serikat. Ini tidak akan terjadi lagi”.
Trump mengatakan bahwa organisasi tersebut salah menangani pandemi Covid-19, serta bencana kesehatan lainnya.
Perintah eksekutif ini akan membuat AS keluar dari WHO dalam waktu 12 bulan, termasuk menghentikan semua kontribusi keuangan. Langkah ini dipandang sebagai pukulan besar bagi WHO, karena AS adalah salah satu penyokong dana terbesarnya.
WHO melakukan pekerjaan penting di seluruh dunia, termasuk penelitian kesehatan, bantuan darurat, pemberantasan penyakit, meningkatkan akses ke obat-obatan penting serta melakukan pemantauan dan pengumpulan data.
2. Teluk Meksiko berganti nama
Trump memerintahkan agar Teluk Meksiko diganti namanya menjadi “Teluk Amerika” dan juga akan mengganti nama Gunung Delani di Alaska menjadi Gunung McKinley.
Perintah eksekutif tersebut menyatakan: “Presiden Trump membawa akal sehat ke dalam pemerintahan dan memperbarui pilar-pilar peradaban Amerika”.
Sebuah pratinjau dari perintah eksekutif tersebut mengatakan bahwa penggantian nama tersebut adalah untuk menghormati “kehebatan Amerika”, demikian dilaporkan media AS.
Perintah tersebut juga mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri, Doug Burgum, akan menjadi gubernur North Dakota dan mengubah nama-nama tersebut dalam komunikasi dan peta resmi federal.
3. Larangan TikTok dihentikan sementara
Setelah larangan selama 14 jam diberlakukan pada aplikasi milik Cina ini, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menunda pemberlakuan larangan federal secara penuh terhadap TikTok.
Ini berarti TikTok akan tersedia untuk pengguna AS setidaknya selama 75 hari ke depan.
Keputusan untuk melarang aplikasi ini di AS telah memicu diskusi di seluruh dunia dalam beberapa minggu terakhir, terutama karena banyak anak muda yang menggunakannya sebagai platform pencarian, konsumsi berita dan untuk menghasilkan pendapatan.
Sikap Trump telah berubah terhadap TikTok setelah mendapatkan banyak suara dari kaum muda dan karena popularitasnya di aplikasi tersebut.
4. Hanya dua jenis kelamin yang akan diakui
Hanya dua jenis kelamin – pria dan wanita – yang akan diakui di bawah pemerintahan baru, sebagai pembalikan dari tindakan eksekutif di bawah Biden.
Kebijakan resmi sekarang menyatakan bahwa “panduan ideologi gender” akan dihapus dari komunikasi, formulir, dan kebijakan pemerintah federal.
“Lembaga-lembaga akan berhenti berpura-pura bahwa laki-laki bisa menjadi perempuan dan perempuan bisa menjadi laki-laki ketika menegakkan hukum yang melindungi dari diskriminasi jenis kelamin,” demikian bunyi perintah eksekutif tersebut.
Di bawah keputusan baru ini, menteri luar negeri dan petugas keamanan dalam negeri telah diinstruksikan untuk memastikan bahwa dokumen resmi seperti paspor dan visa hanya mencantumkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Penjara tidak akan lagi diizinkan menggunakan uang pembayar pajak untuk layanan transisi gender, dan lembaga-lembaga tidak akan diizinkan untuk mempromosikan transisi gender.
5. Inisiatif keberagaman dibatalkan
Trump mencabut dua perintah yang ditandatangani di bawah pemerintahan Biden, salah satunya difokuskan untuk memajukan kesetaraan rasial bagi komunitas yang kurang terlayani dan yang lainnya memerangi diskriminasi gender dan orientasi seksual.
Perintah eksekutif yang baru ini kemungkinan akan mengakhiri inisiatif Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusi (DEI).
Hal ini secara luas dianggap sebagai kemunduran besar bagi langkah-langkah keberagaman di pemerintah federal.
Keputusan tersebut, bersama dengan perintah untuk mengakhiri bekerja dari rumah bagi pegawai negeri sipil telah dikecam oleh para aktivis dan pegiat.
6. Berakhirnya kewarganegaraan berdasarkan kelahiran
Kewarganegaraan naturalisasi – atau siapa pun yang lahir di tanah AS yang dijamin kewarganegaraannya – adalah salah satu dari sekian banyak perintah terkait imigrasi yang ditargetkan di bawah pemerintahan Trump.
Perintah eksekutif yang baru menyatakan bahwa kewarganegaraan naturalisasi akan dibatasi jika “ibu seseorang berada di Amerika Serikat secara tidak sah dan ayahnya bukan warga negara Amerika Serikat atau penduduk tetap yang sah pada saat kelahiran orang tersebut”.
Ia menambahkan bahwa hal tersebut juga akan dibatasi “ketika kehadiran ibu orang tersebut di Amerika Serikat pada saat kelahiran orang tersebut adalah sah tetapi sementara”.
Perintah tersebut, yang akan mulai berlaku 30 hari sejak 21 Januari 2025, diyakini telah diberlakukan untuk secara langsung menargetkan anak-anak imigran di negara tersebut dan mereka yang berada di negara tersebut secara ilegal.
Perintah eksekutif lain yang dikeluarkan akan membuat Trump mengembalikan hukuman mati bagi imigran ilegal yang melakukan kejahatan berat atau membunuh petugas polisi.
7. Pembatalan sanksi terhadap pemukim Israel di Tepi Barat
Organisasi-organisasi hak asasi manusia mengecam keputusan Trump untuk membatalkan sanksi Biden terhadap pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Di bawah pemerintahan Biden, sanksi-sanksi tersebut mencakup pembekuan aset-aset mereka di AS dan melarang warga AS untuk bertransaksi dengan mereka.
Dengan sebagian besar perhatian dunia terfokus pada perang Israel di Gaza, meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan perampasan tanah di wilayah pendudukan telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa sekutu Barat Israel.
8. Mendeklarasikan keadaan darurat nasional
Trump mendeklarasikan keadaan darurat nasional sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa jaringan listrik kesulitan menangani lonjakan permintaan dari pusat data.
Dengan menandatangani perintah tersebut, ia mengatakan bahwa ini berarti “Anda dapat melakukan apa pun yang harus Anda lakukan untuk keluar dari masalah tersebut dan kita memang memiliki keadaan darurat semacam itu”.
Keadaan darurat nasional memungkinkan pemerintahannya untuk mempercepat perizinan untuk infrastruktur bahan bakar fosil yang baru.
“Kita memiliki sesuatu yang tidak akan dimiliki oleh negara manufaktur lain, jumlah minyak dan gas terbesar di dunia, dan kita akan menggunakannya – izinkan saya menggunakannya,” ujarnya dalam pidato kenegaraannya.
9. Menarik diri dari perjanjian iklim Paris
LSM-LSM internasional mengecam Trump karena menarik diri dari Perjanjian Paris 2015.
Langkah ini diambil karena Trump telah mengambil beberapa keputusan yang akan membuat AS mundur dari upaya perlindungan iklim.
“Saya segera menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris yang tidak adil dan sepihak,” katanya.
Dia sebelumnya menyebut kebijakan Biden untuk memperluas sektor energi bersih AS sebagai “penipuan baru yang ramah lingkungan”.
Trump menginformasikan keputusan tersebut kepada PBB, meskipun AS merupakan penghasil polusi terbesar kedua di dunia yang menyebabkan pemanasan global.
Penarikan diri ini akan memakan waktu sekitar satu tahun untuk diresmikan dan berarti AS akan bergabung dengan Iran, Yaman, dan Libya sebagai satu-satunya negara yang tidak menjadi bagian dari perjanjian tersebut.
10. Mencabut target kendaraan listrik
Di bawah kepemimpinan Biden, sebuah perintah eksekutif yang tidak mengikat telah ditandatangani yang bertujuan untuk membuat setengah dari semua kendaraan baru yang terjual pada 2030 adalah kendaraan listrik.
Namun, Trump kini telah membalikkan hal ini, dengan mengatakan: “AS tidak akan menyabotase industri kita sendiri sementara Cina melakukan polusi tanpa hukuman”.
Biden juga merampungkan standar polusi mobil pada musim semi, yang juga telah dibatalkan oleh Trump.